Perusahaan keamanan slot siber asal Rusia, Kaspersky, turut buka suara soal dugaan 34 juta paspor Indonesia yang diduga bocor.

“Kami tahu adanya kabar dugaan kebocoran information paspor yang dilaporkan sudah menyebarkan informasi nama lengkap, no paspor, tanggal kadaluarsa paspor, tanggal lahir, dan information rahasia lainnya yang tercantum di dalam paspor Indonesia,” kata Managing Director untuk Asia Pasifik di Kaspersky, Adrian Hia, lewat keterangan resminya, Jumat (7/7/2023).

Setiap saat, menurut Adrian, informasi dugaan 34 juta paspor Indonesia bocor di tangan penjahat siber terlalu mungkin mereka untuk menyontoh atau menyebarkan penipuan rekayasa sosial.

“Dengan information yang terbuka, peretas mampu menghubungi kamu, baik online atau offline–mereka mampu mengirimi puluhan pesan pesan, menandai daerah tinggal, lakukan transaksi keuangan yang melanggar hukum bersama dengan berpura-pura menjadi Anda atau menyimpan information spesial Anda untuk menjualnya demi keuntungan finansial lebih lanjut,” paparnya.

Selain itu, para kriminal siber lebih-lebih mampu menjual information yang diduga dicuri berikut di situs gelap. Misalnya, peneliti Kaspersky menemukan penjahat siber mampu menjual paspor yang dipindai berasal dari $6 hingga $15 di platform gelap.

Risiko pelanggaran information kebanyakan berlanjut untuk jangka panjang. Data terbuka yang digunakan oleh kriminal siber ini mampu membuat perubahan jalur hidup siapa pun.

Bahaya ini tidak hanya terbatas terhadap sektor pemerintahan atau bisnis karena lebih-lebih individu biasa pun mampu tergoda secara parah.

Sementara kejadian berikut tetap di dalam penyelidikan, Adrian mengimbau penduduk Indonesia untuk mengantisipasi bersama dengan lakukan hal-hal berikut:

  1. Segera sehabis tahu bahwa information anda kemungkinan disusupi, beri tahu orang-orang terdekat berkenaan suasana terkini agar mereka mampu menjauhkan kemungkinan penipuan memakai identitas kamu, dan menunjang untuk melapor ke pihak berwenang
  2. Informasikan bank anda atau otoritas penerbit untuk membatalkan dan mengganti barang yang sudah hilang atau dicuri, layaknya kartu debit/kredit, SIM, kartu Jaminan sosial, atau paspor, dll
  3. Melaporkan kepada pihak berwenang atau otoritas hukum
  4. Jika identitas yang dicuri digunakan terhadap platform media sosial, laporkan ke organisasi platform agar mereka mampu menindaklanjutinya
  5. Ubah seluruh kata sandi akun yang terpengaruh.

Dampak Dugaan Kebocoran Data Paspor

Kasus dugaan kebocoran information kembali berlangsung di Indonesia. Kali ini, hacker Bjorka yang kembali lakukan aksinya bersama dengan menjual 34 juta information paspor orang Indonesia bersama dengan harga tidak mahal di dark web.

Dari information sampel yang diberikan, information sampel yang dibocorkan Bjorka ini berisi information spesial layaknya nama, tipe kelamin, tanggal lahir, no paspor, hingga tanggal kadaluarsa paspor.

Menurut pakar keamanan siber Pratama Persadha, information yang dibocorkan Bjorka kali ini terbilang valid. Alasannya, salah satu baris information di file sampel yang dibagikan berikut ada information paspor miliknya yang sudah kadaluarsa terhadap 2011.

“Untuk waktu ini tidak mampu diketahui bersama dengan tentu apakah information yang dibagikan berikut sebetulnya berasal berasal dari server Dirjen Imigrasi atau Bjorka mengambil alih information berikut berasal dari information kebocoran lainnya. Untuk itu mesti dikerjakan audit serta forensik digital agar mampu dipastikan sumber datanya,” tuturnya waktu dihubungi, Kamis (6/7/2023).

Pratama menuturkan, kebocoran information ini terlampau berbahaya bagi masyarakat. Sebab, information spesial berikut mampu dimanfaatkan oleh orang lain untuk lakukan tindak kejahatan layaknya penipuan, baik penipuan langsung terhadap orang yang datanya bcoro atau penipuan lain yang memakai information spesial orang lain yang bocor.

“Yang lebih berbahaya kembali kalau information spesial berikut dipergunakan untuk membuat identitas palsu yang lantas dipergunakan untuk lakukan tindakan terorisme, agar pihak serta keluarga yang information pribadinya dipergunakan bakal mendapat tuduhan sebagai teroris atau kelompok pendukungnya,” tuturnya lebih lanjut.

Pratama termasuk menyorot kebocoran information ini mampu merugikan pemerintah, karena sumber kebocoran diklaim berasal berasal dari Dirjen Imigrasi yang merupakan salah satu instansi pemerintahan. Hal ini membuat pihak lain bakal menyimpulkan keamanan siber sektor pemerintahan adalah memadai rendah.

Kondisi ini tentu saja mencoreng nama baik pemerintah di mata penduduk Indonesia maupun di mata internasional. Sebab, pemerintah tidak mampu lakukan pengamanan siber untuk institusinya, yang mana banyak instansi yang memiliki kompetensi tinggi, layaknya BSSN, BIN, serta Kementerian Kominfo.